Mampu
menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan
etika di tingkat nasional
a
Mempertahankan
tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi
dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang
dipatuhi oleh seluruh pemangku
kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya
b
Menjadi
“role model” /keteladanan dalam penerapan
standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat
nasional
c
Membuat
konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap
integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma
yang sejalan dengan nilai strategis organisasi
2
Kerjasama
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Menciptakan
situasi kerja sama secara konsisten, baik di dalam maupun
di luar instansi
a
Menciptakan
hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan
norma / etos / nilai-nilai kerja yang baik di
dalam dan di luar organisasi;
meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan
dalam organisasi
b
Secara
konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan
dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun
di luar organisasi.
c
Membangun
konsensus untuk menggabungkan sumberdaya dari
berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa
dan negara
3
Komunikasi
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Menggagas
sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk
mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja
a
Menghilangkan
hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam
isu-isu nasional yang memiliki resiko tinggi,
menggalang hubungan
dalam skala strategis di tingkat nasional
b
Menggunakan
saluran komunikasi formal dan non formal guna
mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan
kinerja di tingkat instansi/nasional
c
Menggagas
sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan
sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan
meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional
4
Orientasi
pada Hasil
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Meningkatkan
mutu pencapaian kerja organisasi
a
Memastikan
kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil
kerja organisasi yang memberi kontribusi pada
pencapaian target prioritas nasional.
b
Memastikan
tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin
tercapainya target prioritas instansi/nasional.
c
Membuat
kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih
efektif-efisien dalam mencapai tujuan prioritas
nasional
5
Pelayanan
Publik
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Mampu
memastikan kebijakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin
terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok/p artai politik
a
Mampu
menciptakan kebijakan kebijakan pelayanan publik
yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik
yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif,
serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai
politik.
b
Menginternalisasikan
nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti
standar objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu
di lingkungan instansi/nasional.
c
Menjamin
terselenggaranya pelayanan publik yang objektif,
netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta
tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai
politik
6
Pengembangan
diri dan Orang Lain
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Menciptakan
situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan
kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung
pencapaian hasil
a
Menciptakan
situasi yang mendorong individu, kelompok, unit
kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara
berkelanjutan di tingkat instansi;
b
Merekomendasikan/memberikan
penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil,
memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan
kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi;
c
Memberikan
inspirasi kepada individu atau kelompok untuk
belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di
tingkat instansi
7
Mengelola
Perubahan
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Memimpin,
menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan
untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada
tingkat instansi/nasional
a
Membuat
kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang
berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional;
b
Menggalang
dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan
untuk mengimplementasikan perubahan yang telah
ditetapkan
c
Secara
berkelanjutan, mencari caracara baru untuk memberi
nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan
agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para
pemangku kepentingan
8
Pengambilan
Keputusan
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Menghasilkan
solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan
jangka panjang/strategis, berdampak nasional
a
Menghasilkan
solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka
panjang.
b
Menghasilkan
solusi strategis yang berdampak pada tataran
instansi/nasional.
c
Membuat
keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional
dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul
Kompetensi
Sosial Kultural
Unit
Kompetensi
Deskripsi
1.
Perekat
Bangsa
Level
Deskripsi
Indikator
Perilaku
5
Wakil
pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis
a
Menjadi
wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan
sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan
kelekatan yang
kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan
serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri
b
Mampu
mengkomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi
dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan
pertimbangan perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik
untuk membangun hubungan jangka panjang
c
Mampu
membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender,
sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak
positif secara nasional
Kompetensi
Teknis/Bidang
Jabatan
Unit
Kompetensi
Uraian
Unit Kompetensi
Elemen
Kompetensi
JPT
Madya
Memberikan
Arahan dalam Merumuskan Kebijakan
1
Unit
kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang diperlukan untuk memberikan arahan dalam
merumuskan kebijakan
2
Pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang diperlukan termasuk menggunakan
pemikiran yang sistemik, strategis, dan inovatif untuk
membangkitkan/menumbuhkan dan memberikan arah kebijakan
dan keputusan
3
Kebijakan
yang dimaksud pada unit kompetensi ini antara lain dapat
berupa peraturan, program, rencana, dan kegiatan
4
Kebijakan
dirumuskan untuk mengatasi permasalahan, melakukan kegiatan
atau untuk mencapai tujuan yang berkenaan dengan kepentingan
dan manfaat orang banyak
No.
Elemen
Kompetensi
Kriteria
Unjuk Kerja
1
Menyusun
rencana perumusan kebijakan
a
Kebijakan
yang akan dirumuskan diidentifikasi sesuai dengan issu/masalah/kecenderungan
yang akan terjadi atau yang terjadi.
b
Kebutuhan
perumusan kebijakan dianalisis.
c
Hasil
analisis kebutuhan kebijakan dikomunikasikan dengan perumus
kebijakan.
d
Proses
perumusan kebijakan direncanakan sesuai dengan ketentuan
2
Memimpin
proses perumusan kebijakan
a
Sumber
daya yang diperlukan dalam perumusan kebijakan disiapkan
b
Kemajuan
perumusan kebijakan dimonitor dan disesuaikan untuk merespon
kondisi yang terjadi.
3
Mengevaluasi
proses perumusan kebijakan
a
Kriteria
evaluasi dalam proses perumusan kebijakan disusun dan
dikomunikasikan dengan perumus kebijakan.
b
Informasi
terkait efektivitas proses perumusan kebijakan diidentifikasi
dan dianalisis selama proses perumusan kebijakan.
c
Ketepatan
rumusan kebijakan divalidasi dan disimpulkan.
4
Menyiapkan
pengembangan proses perumusan kebijakan
a
Arahan
perbaikan proses perumusan kebijakan disiapkan dan didesiminasi.
b
Perumus
kebijakan dibina dalam penggunaan pendekatan perumusan
kebijakan yang baru.
Memberikan
Arahan dalam Menerapkan Kebijakan
1
Unit
kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang diperlukan untuk memberikan arahan dalam
menerapkan kebijakan.
2
Pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang diperlukan termasuk mengelola
dan memobilisasi komitmen dan integritas (bawahan) serta
sumberdaya jejaring pemerintahan, lintas sektor, serta
jejaring multi pihak untuk memaksimalkan pelayanan penerapan
kebijakan.
3
Arahan
dalam menerapkan kebijakan yang dimaksud pada unit kompetensi
ini antara lain dapat mencakup arahan instrumentasi, penyediaan
sumberdaya, kelembagaan, perangkat pengaman di dalam menerapkan
peraturan, program, rencana, dan kegiatan
No.
Elemen
Kompetensi
Kriteria
Unjuk Kerja
1
Mentransformasi
kebijakan
a
Hasil
yang ingin dicapai dari suatu kebijakan dinyatakan dengan
jelas dan dikomunikasikan kepada staf dan pihak-pihak
terkait.
b
Kebijakan
diinterpretasikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
unit kerjanya.
c
Dampak
kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dijelaskan dan dikomunikasikan kepada staf dan pihak-pihak
terkait
2
Memimpin
penerapan kebijakan
a
Rencana
kerja disiapkan dan dikomunikasikan kepada staf dan pihak-pihak
terkait untuk menjamin kebijakan diterapkan secara benar.
b
Pemantauan
kinerja staf dan pihak-pihak terkait dilakukan.
c
Staf
dan pihak-pihak terkait diarahkan untuk melakukan penyesuaian
dalam pelaksanaan kebijakan
3
Monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
a
Informasi
tentang proses dan hasil/dampak pelaksanaan kebijakan
dikumpulkan dan dianalisis.
b
Arahan
perbaikan pelaksanaan kebijakan ataupun substansi kebijakan
dikomunikasikan kepada perumus kebijakan dalam rangka
perbaikan ataupun pengembangan kebijakan
Memberikan
Arahan dalam Melakukan Evaluasi Kebijakan
1
Unit
kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang diperlukan untuk memberikan arahan dalam
melakukan evaluasi kebijakan.
2
Pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang diperlukan termasuk mengambil
tanggung gugat atas kebijakan, keputusan dan menentukan
arah perbaikan ataupun pengembangan evaluasi kebijakan.
3
Evaluasi
Kebijakan yang dimaksud pada unit kompetensi ini mencakup
pendekatan/metoda perumusan kebijakan dan analisis kinerja
sistem pada peraturan, program, rencana, dan kegiatan
No.
Elemen
Kompetensi
Kriteria
Unjuk Kerja
1
Merencanakan
evaluasi kebijakan
a
Kebijakan
diidentifikasi berdasarkan isu/masalah yang terjadi.
b
Hasil
identifikasi dikomunikasikan dengan evaluator kebijakan.
c
Proses
evaluasi kebijakan direncanakan sesuai dengan ketentuan
2
Memimpin
proses evaluasi kebijakan
a
Kriteria
evaluasi kebijakan disusun dan dikomunikasikan dengan
evaluator kebijakan;
b
Sumber
daya yang diperlukan dalam evaluasi kebijakan disiapkan.
c
Kemajuan
evaluasi kebijakan dimonitor dan disesuaikan untuk merespon
kondisi yang terjadi
3
Mengevaluasi
proses evaluasi perumusan kebijakan
a
Informasi
terkait efektivitas proses evaluasi kebijakan diidentifikasi
dan dikumpulkan selama proses evaluasi kebijakan;
b
Informasi
terkait evaluasi kebijakan dianalisis dan diinterpretasikan
4
Menyiapkan
pengembangan proses evaluasi kebijakan
a
Arahan
perbaikan terhadap proses evaluasi kebijakan disiapkan
dan didesiminasi.
b
Evaluator
kebijakan dibina dalam penggunaan pendekatan/metode evaluasi
yang baru
Melakukan
Kajian Strategis
Unit
kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang diperlukan dalam melakukan kajian strategis
No.
Elemen
Kompetensi
Kriteria
Unjuk Kerja
1
Melakukan
telaah isu/akar masalah
a
Isu
dan masalah terkait diidentifikasi.
b
Hasil
identifikasi isu dan masalah ditelaah.
c
Informasi
terkait isu dan masalah ditelusuri dan dikumpulkan.
d
Hasil
telaahan dirumuskan berdasarkan informasi dan masalah
kebijakan yang relevan
2
Merumuskan
rekomendasi hasil
a
Hasil
telaahan kebijakan dikomunikasikan dengan pihak-pihak
terkait sesuai dengan ketentuan.
b
Rekomendasi
hasil telaahan isu/masalah terkait disusun.